Berita
Pemerintah Provinsi Papua Tengah Perkuat Keterbukaan Informasi Publik bagi Masyarakat
Foto : Dance Yarisetou
Nabire, Papua Tengah – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemerintah daerah menggelar kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik yang melibatkan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), insan pers, akademisi, serta masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Nabire tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam sambutannya, perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses, pemerintah berharap dapat mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
"Transparansi menjadi kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai program, kebijakan, dan penggunaan anggaran yang dilaksanakan pemerintah," ujarnya.
Selain sosialisasi, kegiatan tersebut juga diisi dengan diskusi interaktif mengenai pengelolaan layanan informasi publik, penguatan kapasitas PPID, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses informasi bagi masyarakat di wilayah Papua Tengah.
Para peserta menyambut positif kegiatan tersebut dan berharap pelayanan informasi publik di seluruh OPD dapat terus ditingkatkan. Dengan adanya peningkatan kapasitas pengelola informasi, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan secara transparan dan bertanggung jawab.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang terbuka, responsif, dan melayani kebutuhan masyarakat secara optimal.
Redaksi
Papua Tengah, 2026.